UMKM di Bandara Harus Naik Kelas, Negara Harus Hadir

07-12-2024 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, saat memimpin Kunjungan Kerja Masa Reses (Kunres) Komisi VI DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur. Foto: Anju/vel

PARLEMENTARIA, Surabaya - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menekankan pentingnya peran negara dalam membina, mendampingi, dan memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya yang berada di kawasan bandara. Menurutnya, keberadaan UMKM di bandara merupakan peluang besar untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan memperkenalkan produk kreatif kepada wisatawan maupun pelaku perjalanan.  

 

“Jadi begini, terkait UMKM di bandara, itu keren banget. Keren banget. Tetapi, negara harus hadir untuk membina, mendampingi, serta memfasilitasi sehingga dia bisa naik. Karena, UMKM ini yang kemudian bisa menumbuhkan pekerjaan baru, ekonomi kreatif,” kata Anggia Erma Rini kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Masa Reses (Kunres) Komisi VI DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/12/2024).  

 

Lebih lanjut, kata Anggia, menilai UMKM memiliki potensi yang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif sehingga melalui bandara, ini merupakan "jendela" pertama bagi wisatawan untuk melihat produk unggulan Indonesia. Namun, Ia menekankan perlunya inovasi dan strategi komunikasi yang efektif untuk menarik minat konsumen.  

 

“Intinya banyak sekali yang bisa ditumbuhkembangkan dalam peningkatan ekonomi melalui UMKM. Nah, di bandara ini adalah salah satu jendela, ketika orang turun dari pesawat, itu langsung melihat produk-produk yang bagus, harus dicari inovasi, strategi komunikasi yang baik, kepada konsumen atau calon konsumen sehingga mereka tertarik untuk membeli,” ujarnya.  

 

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyoroti pentingnya memperbaiki kualitas produk dan kemasannya. Ia mengungkapkan bahwa meskipun banyak produk UMKM yang memiliki kualitas setara atau bahkan lebih baik dibandingkan produk luar negeri, sering kali kemasan yang kurang menarik menjadi kendala utama.  

 

“Termasuk juga pendampingan, supaya produknya bisa bagus. Jadi, itu produk seringkali tidak bagus, barangnya tidak bagus, packaging tidak bagus. Kadang sebenarnya, substansi yang kita punya, barangnya tidak kalah dengan produk luar negeri. Tetapi barang kita, packaging barang kita, kurang menarik. Itu yang menurut saya harus di perbaiki. Dan negara harus ada di situ,” tegasnya.  

 

Dirinya juga mengungkapkan bahwa pembahasan terkait UMKM kerap menjadi topik di berbagai forum. Namun, menurutnya, belum ada strategi yang benar-benar efektif untuk membawa UMKM ke level yang lebih tinggi.  

 

“Karena itu, keren banget, harus naik kelas. Sekarang itu, UMKM masih sering disebut (dibahas), hampir disetiap forum secara keseluruhan membahas tentang UMKM,” katanya.  

 

Kendati demikian, Legislator Dapil Jawa Timur ini berharap ke depan pemerintah dan pihak-pihak terkait dapat lebih serius dalam menciptakan ekosistem yang mendukung UMKM, baik dari segi pendampingan, inovasi, hingga strategi pemasaran, terutama di lokasi strategis seperti bandara.

 

Melalui pendampingan dan strategi yang tepat, Ia optimis UMKM Indonesia dapat menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional. "Tetapi sebenarnya, belum ada strategi yang lebih baik lagi, supaya lebih naik kelas," pungkasnya. (aas/aha)

BERITA TERKAIT
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...
Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai...
Pilu Keluarga Bunuh Diri karena Pinjol, Mufti Anam: Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Semakin Menderita
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat...